Crypto – adalah jenis aset digital yang dirancang menggunakan kriptografi yang kuat untuk menangani pertukaran transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset dari penjual & pembeli.

Ada banyak jenis aset mata uang kripto yang paling terkenal adalah bitcoin, bisa dibilang paling tua. Selain bitcoin, masih ada ribuan mata uang kripto. Diantaranya ehtereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, bittorrent, tron dan lain sebagainya. Mata uang kripto menggunakan sistem teknologi yang terdesentralisasi sebagai lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral yang bersifat konvensional.

Aset kripto dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau disimpan oleh sebuah servis wallet pihak ketiga. Terlepas dari semua itu mata uang kripto tentunya dapat di kirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat kripto yang sejenis.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tempat untuk melakukan perdagangan Crypto secara online. Tempat-tempat tersebut sering disebut dengan nama Exchange(Pertukaran / Jual-Beli). Jumlah perusahaan Crypto Exchange di Indonesia cukup banyak dan menawarkan beragam fitur. Yang mana bisa melakukan penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman. Contoh perusahaan Crypto Exchange di Indonesia adalah Indodax, Luno, Triv, Rekeningku, Tokenomy, Tokocrypto, Coinene Indonesia, Bitocto, UpBit Indonesia, Zipmex dan lain sebagainya.

Keberadaan mata uang virtual ini dan jenis lainnya di Indonesia memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas(BAPPEBTI). Akan tetapi, Bank Indonesia(BI) dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Tanah Air sehingga hanya dapat digunakan sebagai sarana investasi atau perdagangan barang.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas(BAPPEBTI) menerbitkan Peraturan Bappebti No 5 tahun 2019 pada 8 Februari 2019. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan No 99 tahun 2018 yang terbit pada September 2018. Peraturan Bappebti No 5 tahun 2019 berisi ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Terdiri atas 28 pasal dan mulai berlaku sejak 8 Februari 2019.

Penerbitan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah terus mengikuti perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditas(PBK) yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. Bappebti berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut. Dengan kata lain, saat ini Anda dapat memperdagangkan crypto secara resmi di Indonesia. Tapi transaksi jual beli tersebut harus dilakukan di bursa berjangka Indonesia. Jadi, mata uang digital kripto resmi dikategorikan Bappebti sebagai komoditas. Sama seperti komoditas lain yang diperdagangkan di bursa berjangka, seperti karet, kopi, tekstil dan lain sebagainya.